Studi Kasus Tentang Komunikasi

Materi pertemuan 1&2 Komunikasi  Teori Organisasi Umum 2#
Kasus : Kisruh Golkar, Akbar Tandjung Minta Munas April 2015
Nama : TIA ANNISA 2KA24 1A114741

Kisruh Golkar, Akbar Tandjung Minta Munas April 2015  

Sabtu, 14 Maret 2015 | 16:43 WIB 

 

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie bersama Akbar Tanjung (ketiga kanan) dan Idrus Marham (kanan) memberikan keterangan pers terkait Munas ke-7 Partai Golkar di Jakarta, 25 November 2014. ANTARA/Rifki Saputra

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta musyawarah nasional untuk rekonsiliasi dipercepat pada April 2015. Munas itu, menurut Akbar, akan memilih kepengurusan definitif Golkar dan konsolidasi jelang pemilihan kepala daerah.

"Kalau memang ujung-ujungnya munas, kenapa nunggu 2016? Kita lakukan pada 2015 saja, syukur-syukur bulan depan. Sekaligus bisa konsolidasi untuk agenda-agenda politik, seperti pilkada," kata Akbar di Sahid Sudirman Center, Jakarta, Sabtu, 14 Maret 2015.

Akbar mengingatkan bahwa konflik Golkar membuat partai berlambang pohon beringin ini terancam tak bisa ikut pemilihan kepala daerah. Dengan tak ikut pilkada, Akbar meramalkan suara Golkar bisa tergerus separuh.


"Pada 2014, Golkar dapat 91 suara. Kalau tak ikut pilkada, mungkin Golkar bisa hilang setengah suaranya," kata Akbar.

Konflik pada tubuh Golkar semakin memanas setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly pekan lalu mengesahkan kepengurusan Partai Golkar kubu Agung Laksono. Tak terima, kubu Aburizal Bakrie melaporkan Agung Laksono dan kawan-kawan ke Bareskrim atas sangkaan pemalsuan surat mandat yang dibawa dari daerah ke Munas Ancol.

Menteri Hukum dan HAM mengambil keputusan tersebut berdasarkan keputusan Mahkamah Partai Golkar. Mahkamah Partai menerima kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar hasil Munas Ancol dengan ketua Agung Laksono berdasarkan pertimbangan dua hakim Mahkamah Partai, yaitu Djasri Marin dan Andi Matalatta. Sedangkan hakim Muladi dan Natabaya memilih tak bersikap.


Kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari berita tersebut bahwa adanya komunikasi yang tidak baik atau tidak lancar antara ARB sebagai ketua umum partai golkar dengan wakilnya yaitu Agung Laksono. Komunikasi yang tidak lancar dapat menimbulkan hubungan yang tidak baik. Dalam kasus ini terjadi dua versi munas. Munas yang dilakukan Agung Laksono di ancol menimbulkan Kontroversi karena tidak resmi dan yang hadir hanyalah tamu bayaran. Agung Laksono tidak setuju munas yang diadakan di Bali.  Kemudian ARB menggugat Agung ke bareskrim dengan tuduhan pemalsuan surat mandat, Konflik yang terjadi di dalam partai Golkar ini berlangsung lama dan saling menyalahkan di antara keduanya.  Mereka saling menghujat , saling membuat sangkaan dan melaporkan pada pihak hukum.

Solusi terbaik dalam menyelesaian kasus ini mereka lakukan dengan cara menyerahkan kasus ini kepada pihak yang berwenang yaitu Mahkamah Agung. Keputusan yang dihasilkan Mahkamah Agung memengkan ARB. Walaupun masih terjadi perpecahan antara ARB dan Agung Laksono setelah putusan di umumkan , namun konflik dalam partai Golkar sudah mereda. Seharusnya dalam berorganisasi alangkah baiknya tidak terjadi perpecahan dan konflik seperti ini, hal tersebut dapat merugikan banyak pihak. Dalam berorganisasi alangkah baiknya kita membangun komunikasi dan koordinasi yang baik.

SUMBER : http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/14/078649971/kisruh-golkar-akbar-tandjung-minta-munas-april-2015